SEMARANG gardapublic.biz.id ll| 1 NOVEMBER 2026
SEMARANG – Kondisi Jalan Kalipancur, Kota Semarang, kembali menjadi perhatian. Kerusakan badan jalan yang terjadi berulang kali memunculkan sorotan terhadap aktivitas kendaraan berat pengangkut material galian C yang setiap hari melintasi kawasan tersebut.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut kualitas aspal yang berlubang dan permukaan jalan yang bergelombang. Lebih jauh, masyarakat harus menghadapi dampak dari aktivitas kendaraan bertonase besar yang diduga menjadi salah satu faktor mempercepat kerusakan infrastruktur publik.
Kawasan Kalipancur, khususnya jalur yang menghubungkan wilayah Manyaran dan Ngaliyan, merupakan akses penting bagi mobilitas masyarakat. Ruas tersebut digunakan untuk berbagai aktivitas, mulai dari perjalanan warga, kegiatan perdagangan hingga akses transportasi sehari-hari.
Namun, intensitas kendaraan pengangkut material tambang yang melintas menjadi persoalan tersendiri. Truk dengan muatan berat berpotensi memberikan tekanan berlebih terhadap konstruksi jalan yang tidak dirancang untuk menanggung beban sebesar itu secara terus-menerus.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Suwarto, sebelumnya menjelaskan bahwa kendaraan pengangkut material galian C yang melintasi kawasan tersebut diperkirakan memiliki beban lebih dari 25 ton. Sementara itu, kapasitas kelas jalan kota disebut berada pada kisaran 8 ton.
Perbedaan kapasitas tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sebab, perbaikan jalan berpotensi tidak bertahan lama apabila penyebab kerusakan tidak ditangani secara menyeluruh.
PENGUSAHA TAMBANG DIMINTA TIDAK LEPAS TANGAN
Persoalan tanggung jawab pelaku usaha kini menjadi bagian penting dalam pembahasan kerusakan Jalan Kalipancur.
DPU Kota Semarang sebelumnya menyampaikan telah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pengusaha tambang, agar mereka turut berkontribusi dalam penanganan kerusakan jalan.
Namun, realisasi keterlibatan pihak ketiga tersebut masih menjadi perhatian. Pemerintah daerah disebut masih menunggu komitmen perbaikan yang sebelumnya dibicarakan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab pelaku usaha terhadap infrastruktur publik yang digunakan untuk menunjang kegiatan bisnis mereka.
Apabila aktivitas angkutan material terbukti memberikan kontribusi terhadap kerusakan jalan, maka perlu ada langkah penyelesaian yang melibatkan seluruh pihak terkait sesuai ketentuan hukum.
Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampak kerusakan, sementara persoalan yang berkaitan dengan aktivitas usaha tidak memperoleh penyelesaian yang jelas.
WARGA MEMBUTUHKAN SOLUSI, BUKAN SEKADAR TAMBAL JALAN
Keluhan mengenai kondisi Jalan Kalipancur sebelumnya juga disampaikan masyarakat. Selain permukaan jalan yang rusak, debu akibat lalu lintas kendaraan berat turut menjadi persoalan yang mengganggu kenyamanan lingkungan.
Kerusakan jalan juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor yang melintasi bagian jalan berlubang maupun bergelombang.
Karena itu, masyarakat membutuhkan penanganan yang tidak hanya bersifat sementara. Perbaikan konstruksi jalan harus disertai pengawasan terhadap kendaraan angkutan material yang melintas.
Langkah pembatasan kendaraan berdasarkan kelas jalan, pemeriksaan muatan, pengaturan operasional, serta evaluasi jalur angkutan perlu dibahas oleh instansi yang memiliki kewenangan.
DPRD DAN PEMERINTAH DIMINTA PERKUAT PENGAWASAN
Sorotan terhadap persoalan ini sebelumnya juga datang dari DPRD Kota Semarang. Sejumlah anggota legislatif mendorong agar pengusaha tambang ikut bertanggung jawab apabila aktivitas usahanya terbukti berdampak terhadap kerusakan infrastruktur.
Pengawasan terhadap kapasitas muatan kendaraan dan aktivitas angkutan material dinilai penting agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Di sisi lain, koordinasi antara Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kepolisian, serta instansi teknis perlu diperkuat. Hal ini mengingat pengawasan aktivitas pertambangan dan pengaturan kendaraan angkutan melibatkan kewenangan sejumlah lembaga.
Evaluasi juga perlu mencakup kelengkapan perizinan, kepatuhan operasional, serta kesesuaian kendaraan dengan ketentuan kelas jalan yang dilalui.
GARDA PUBLIC: KESELAMATAN MASYARAKAT HARUS MENJADI PRIORITAS
Kerusakan Jalan Kalipancur seharusnya menjadi momentum untuk membenahi tata kelola aktivitas angkutan material di Kota Semarang.
Pemerintah tidak cukup hanya melakukan perbaikan fisik ketika kerusakan kembali muncul. Pengawasan terhadap penyebab kerusakan harus berjalan beriringan dengan penanganan infrastruktur.
Pengusaha juga perlu menunjukkan komitmen terhadap lingkungan dan fasilitas publik yang digunakan dalam kegiatan usahanya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan langsung terbaru dari seluruh pihak pengusaha terkait mengenai realisasi komitmen perbaikan tersebut.
GARDA PUBLIC mendorong instansi berwenang melakukan evaluasi secara terbuka dan menyampaikan hasilnya kepada masyarakat. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganan harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.
Masyarakat berhak mendapatkan akses jalan yang aman, nyaman, dan layak. Jangan sampai kepentingan aktivitas ekonomi justru membuat warga terus-menerus menanggung dampak kerusakan fasilitas umum.(Red)
