JELANG AKHIR TAHUN, DPRD JATENG PERINGATKAN POTENSI BBM LANGKA! PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN STOK SPBU DIMINTA DIPERKETAT

SEMARANG, — gardapublic.biz.id ll Menjelang penghujung tahun 2026, pemerintah daerah di Jawa Tengah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Peningkatan mobilitas masyarakat pada periode akhir tahun dikhawatirkan dapat memicu lonjakan kebutuhan energi, terutama apabila tidak diimbangi dengan kesiapan stok dan kelancaran penyaluran.

Peringatan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah. Ia meminta pemerintah tidak menunggu sampai terjadi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk mengambil langkah antisipasi.

Menurut Sarif, pengalaman munculnya antrean dan kesulitan memperoleh BBM di sejumlah daerah harus menjadi bahan evaluasi. Jawa Tengah diharapkan tidak mengalami persoalan serupa, terlebih menjelang masa libur akhir tahun ketika aktivitas perjalanan, perdagangan, transportasi, dan pariwisata biasanya meningkat.

Ia menilai persoalan distribusi BBM perlu diawasi secara menyeluruh. Ketersediaan cadangan di terminal penyimpanan tidak otomatis menjamin seluruh SPBU dapat melayani kebutuhan masyarakat apabila pengiriman mengalami keterlambatan atau distribusi tidak berjalan sesuai kebutuhan.

PENGAWASAN HARUS SAMPAI KE SPBU

Sarif mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota membangun koordinasi lintas sektor bersama PT Pertamina (Persero), aparat kepolisian, TNI, serta organisasi perangkat daerah terkait.

Tim pengawasan tersebut diharapkan tidak hanya melakukan pemantauan administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan. Pemeriksaan perlu mencakup ketersediaan BBM di tangki penyimpanan SPBU, jadwal kedatangan pasokan, kelancaran armada pengangkut, hingga kondisi antrean kendaraan.

Langkah ini dinilai penting untuk mendeteksi lebih awal apabila terdapat wilayah yang mulai mengalami gangguan penyaluran.

Selain itu, pengawasan terhadap praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM juga perlu diperketat. Apabila ditemukan pelanggaran, aparat penegak hukum diminta menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

STOK TERSEDIA, TETAPI DISTRIBUSI JANGAN TERGANGGU

Di sisi lain, persoalan BBM di Jawa Tengah juga perlu dilihat dari aspek kuota dan peningkatan konsumsi.

Data realisasi penyaluran pada 2026 menunjukkan bahwa konsumsi BBM bersubsidi di Jawa Tengah telah mengalami tekanan. Apabila tidak ada penyesuaian kuota, penyaluran Pertalite dan Solar diperkirakan dapat melampaui alokasi awal hingga penghujung tahun.

Sementara itu, Pertamina sebelumnya menyampaikan bahwa stok fisik BBM di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam kondisi mencukupi. Ketahanan stok Pertalite dan Solar juga telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui perencanaan pasokan berikutnya.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara ketersediaan stok fisik dan kuota penyaluran BBM bersubsidi. Keduanya memiliki peran berbeda dalam memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Karena itu, pemerintah daerah perlu terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengevaluasi kebutuhan aktual serta mengantisipasi kemungkinan kekurangan kuota.

MASYARAKAT JANGAN SAMPAI MENJADI KORBAN

Gangguan distribusi BBM bukan sekadar persoalan antrean kendaraan. Dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Pengemudi angkutan umum, pengusaha transportasi, pelaku usaha kecil, petani, nelayan, hingga sektor pariwisata berpotensi terkena dampak apabila pasokan energi tidak tersalurkan secara lancar.

DPRD Jateng berharap langkah antisipasi dilakukan sejak dini melalui koordinasi, pengawasan, dan evaluasi distribusi secara berkala.

Pemerintah juga diharapkan memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi pasokan agar masyarakat tidak terpengaruh kabar yang belum terverifikasi dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

Menjelang akhir tahun, kepastian ketersediaan BBM menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Publik kini menantikan kesiapan pemerintah daerah bersama Pertamina dalam memastikan distribusi energi berjalan lancar, kuota mencukupi, dan pelayanan SPBU tetap terkendali di seluruh wilayah Jawa Tengah.

*Redaksi*

Lebih baru Lebih lama

Garda Public Media online Terupdate dan Terpercaya