52% BUMN MERUGI, RUGIKAN NEGARA Rp23 TRILIUN SETIAP TAHUN! DANANTARA SIAP ROMBAK BESAR-BESARAN

JAKARTA — gardapublic.biz.id ll Kinerja sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi sorotan. Sebanyak 52 persen dari total 1.074 perusahaan dalam kelompok BUMN dilaporkan mengalami kerugian dengan nilai mencapai US$1,5 miliar atau setara sekitar Rp23 triliun setiap tahun.

Angka tersebut menggambarkan besarnya tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam membenahi perusahaan negara. BUMN yang semestinya menjadi penggerak ekonomi, penyedia layanan strategis, sekaligus sumber penerimaan negara, justru masih dihadapkan pada persoalan efisiensi dan kinerja keuangan.

Informasi tersebut disampaikan COO Danantara, Dony Oskaria, dalam Danantara Technology Innovation Investment Forum 2026. Ia menyoroti kondisi struktur perusahaan negara yang dinilai terlalu besar, berlapis, dan belum sepenuhnya berjalan secara efisien.

Dividen Bertumpu pada Segelintir Perusahaan

Persoalan lain yang mencuat adalah ketimpangan kontribusi dividen. Sebanyak 97 persen dividen BUMN disebut hanya berasal dari delapan perusahaan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi terhadap keuntungan perusahaan negara masih terkonsentrasi pada segelintir entitas. Sementara itu, banyak perusahaan lainnya menghadapi tantangan untuk menghasilkan keuntungan yang sebanding dengan sumber daya dan biaya operasional yang dikeluarkan.

Struktur bisnis yang terlalu gemuk juga berpotensi memunculkan tumpang tindih fungsi, pemborosan anggaran, serta rantai pengambilan keputusan yang panjang. Jika tidak dibenahi, persoalan tersebut dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk bersaing dan berkembang.

Meski demikian, tingkat keuntungan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan setiap BUMN. Perusahaan yang menjalankan pelayanan publik atau mengelola sektor strategis juga memiliki tanggung jawab yang tidak selalu dapat dinilai hanya berdasarkan laba.

Danantara Siapkan Konsolidasi hingga Likuidasi

Menghadapi persoalan tersebut, Danantara menyiapkan langkah penataan besar-besaran terhadap perusahaan negara. Upaya yang dipertimbangkan mencakup konsolidasi usaha, merger, restrukturisasi, hingga likuidasi terhadap perusahaan yang dinilai tidak lagi efisien atau tidak layak dipertahankan.

Langkah konsolidasi dapat dilakukan untuk menyatukan perusahaan dengan bidang usaha serupa agar operasional lebih sederhana dan biaya dapat ditekan. Merger juga berpotensi memperkuat skala bisnis, sedangkan restrukturisasi dapat menjadi pilihan untuk memperbaiki manajemen, keuangan, dan model usaha perusahaan yang masih memiliki prospek.

Di sisi lain, likuidasi menjadi opsi yang lebih serius ketika perusahaan dinilai tidak memiliki peluang pemulihan yang memadai. Keputusan semacam ini tentu membutuhkan evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap aset, kewajiban, jumlah pekerja, dampak sosial, serta kepentingan negara.

Penataan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pengurangan jumlah perusahaan semata. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap entitas yang dipertahankan memiliki fungsi jelas, tata kelola yang sehat, dan kemampuan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian.

Penyelamatan atau Penutupan?

Besarnya nilai kerugian yang dilaporkan memunculkan pertanyaan mengenai arah pengelolaan perusahaan negara. Apakah seluruh BUMN yang merugi harus terus diselamatkan, atau sudah saatnya pemerintah mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang terus membebani keuangan?

Pembenahan dapat menjadi pilihan apabila perusahaan masih memiliki prospek usaha, aset produktif, serta peluang untuk kembali sehat melalui perubahan manajemen dan strategi bisnis. Namun, jika kerugian terus berulang tanpa rencana pemulihan yang realistis, mempertahankan perusahaan tanpa evaluasi tegas berisiko memperpanjang masalah.

Pemerintah dan Danantara juga perlu memastikan proses penataan dilakukan secara transparan, profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengawasan yang kuat diperlukan agar restrukturisasi tidak sekadar mengubah struktur organisasi, tetapi benar-benar memperbaiki kinerja dan mencegah pemborosan.

Pada akhirnya, BUMN harus mampu menjalankan mandatnya untuk mendukung kepentingan nasional tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan tata kelola yang baik.

Menurut Anda, perusahaan BUMN yang terus merugi sebaiknya diselamatkan melalui pembenahan menyeluruh atau ditutup jika sudah tidak memiliki prospek?(Red) 


#GardaPublic #BUMN #Danantara #EkonomiIndonesia #KeuanganNegara #RestrukturisasiBUMN

Lebih baru Lebih lama

Garda Public Media online Terupdate dan Terpercaya