ALIH FUNGSI HUTAN JADI SOROTAN! DPRD JATENG PERCEPAT REGULASI PENYELAMATAN LAHAN KRITIS

SEMARANG, gardapublic.biz.id ll – Persoalan kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan di Jawa Tengah semakin mendapat perhatian serius. Ancaman banjir, tanah longsor hingga kekeringan menjadi tantangan yang mendorong DPRD Provinsi Jawa Tengah memperkuat langkah perlindungan kawasan hutan dan pemulihan lahan kritis.

Melalui Komisi B DPRD Jawa Tengah, penyusunan regulasi mengenai rehabilitasi lahan kritis terus didorong agar penanganan kerusakan lingkungan tidak hanya bersifat sementara, tetapi memiliki landasan hukum yang jelas dan berkelanjutan.

Langkah tersebut menjadi penting mengingat perubahan fungsi lahan, kerusakan kawasan hutan, erosi, serta penurunan kualitas daerah aliran sungai (DAS) berpotensi mengurangi kemampuan lingkungan dalam menahan dan menyerap air.

Ketika kawasan yang semestinya berfungsi sebagai daerah resapan mengalami kerusakan, risiko bencana hidrometeorologi dapat meningkat. Dampaknya bukan hanya terhadap kelestarian alam, tetapi juga keselamatan masyarakat, infrastruktur, dan aktivitas perekonomian.

LUAS LAHAN KRITIS MASIH MENJADI PERHATIAN

Berdasarkan data yang disampaikan Komisi B DPRD Jawa Tengah pada September 2026, luas lahan kritis di provinsi ini tercatat mengalami penurunan dari sekitar 392 ribu hektare menjadi 317.629 hektare.

Artinya, terdapat pengurangan sekitar 75 ribu hektare dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Meski menunjukkan perkembangan positif, luas lahan yang masih membutuhkan pemulihan tersebut tetap menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah.

Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah, Sri Hartini, menilai diperlukan regulasi yang mampu menyatukan kebijakan, memperbaiki sinkronisasi data, serta memperjelas tanggung jawab seluruh pihak dalam rehabilitasi kawasan yang mengalami kerusakan.

Regulasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada program penanaman pohon, tetapi juga mencakup perencanaan pemulihan, pengawasan, koordinasi lintas instansi, dan keterlibatan masyarakat.

DPRD KONSULTASI KE KEMENTERIAN KEHUTANAN

Upaya memperkuat aturan tersebut berlanjut. Pada 12 November 2026, Komisi B DPRD Jawa Tengah melakukan konsultasi ke Kementerian Kehutanan untuk meminta telaah substansi teknis terhadap rancangan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan rehabilitasi lahan kritis.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi B Sri Hartini bersama rombongan diterima oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Dyah Murtiningsih.

Konsultasi ini menjadi bagian penting dari proses penyempurnaan rancangan regulasi sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.

Sebelumnya, rancangan aturan tersebut juga telah melalui proses harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Masukan dari Kementerian Kehutanan diperlukan agar substansi kebijakan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan teknis pengelolaan lingkungan.

JANGAN SAMPAI KERUSAKAN LINGKUNGAN MENJADI BENCANA BERULANG

Persoalan lahan kritis bukan sekadar urusan kehutanan. Kerusakan ekosistem dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari berkurangnya ketersediaan air, meningkatnya ancaman longsor, hingga potensi banjir di kawasan permukiman.

Karena itu, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat perlu mengambil bagian dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Pengawasan terhadap perubahan fungsi lahan juga perlu diperkuat agar pemanfaatan sumber daya alam tidak mengabaikan daya dukung lingkungan.

DPRD Jawa Tengah berharap regulasi yang tengah disiapkan mampu menjadi pijakan kuat untuk mempercepat pemulihan kawasan rusak, memperjelas tanggung jawab para pemangku kepentingan, serta mencegah munculnya lahan kritis baru.

Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan rancangan aturan tersebut dapat diwujudkan menjadi kebijakan yang benar-benar berjalan di lapangan.

Sebab, menjaga hutan bukan hanya tentang mempertahankan kawasan hijau, melainkan juga melindungi ruang hidup masyarakat dan mengurangi risiko bencana bagi generasi mendatang.(Red)

GARDA PUBLIC – 

BERITA TERUPDATE# 

TERPERCAYA#

Lebih baru Lebih lama

Garda Public Media online Terupdate dan Terpercaya