BARESKRIM TETAPKAN EKS KAPOLRI LISTYO SIGIT DAN DUA JENDERAL POLRI SEBAGAI TERSANGKA PENYADAPAN PRESIDEN PRABOWO

JAKARTA – gardapublic.biz.id ll Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi kepolisian memasuki tahap baru. Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, sebagai salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pengumuman penetapan tersangka disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Tidak hanya Listyo Sigit, penyidik juga menetapkan dua perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Ketiganya diduga terlibat dalam praktik penyadapan ilegal, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data elektronik.

Sementara itu, seorang perwira tinggi berinisial SU masih menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi.

PENYADAPAN DIDUGA BERLANGSUNG SELAMA DUA TAHUN

Dalam pemaparan perkara, Kabareskrim menjelaskan bahwa dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Modus yang didalami penyidik adalah memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS), yakni sistem pengelolaan penyadapan, tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur resmi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Nomor-nomor tersebut kemudian diduga disadap tanpa memiliki keterkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana.

Salah satu nomor yang menjadi sasaran diduga merupakan milik Presiden Prabowo Subianto. Selain kepala negara, penyadapan juga diduga menyasar pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi kemasyarakatan, LSM hingga pengusaha.

Penyidik turut mengungkap dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026. Peristiwa itu diketahui oleh seorang petugas yang kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

BELASAN PERANGKAT ELEKTRONIK DIAMANKAN

Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah meminta keterangan dari 10 orang saksi dan tiga orang ahli.

Sejumlah barang bukti elektronik juga disita, terdiri atas 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Berdasarkan hasil penyidikan serta gelar perkara, ketiga perwira tersebut kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dilaporkan telah ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

ANCAMAN PIDANA HINGGA 10 TAHUN

Penyidik menerapkan sejumlah pasal, di antaranya Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ancaman pidana dalam ketentuan yang disangkakan mencapai 10 tahun penjara untuk dugaan penyadapan ilegal, enam tahun untuk akses ilegal, dan delapan tahun terkait pelanggaran ketentuan UU ITE.

Hingga kini, motif serta keseluruhan rangkaian dugaan tindak pidana tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan.

Perkara ini menjadi ujian serius bagi penegakan hukum di lingkungan kepolisian. Penggunaan perangkat penyadapan yang seharusnya tunduk pada aturan hukum kini justru menjadi bagian dari perkara yang tengah diusut.

Garda Public memandang proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tidak membedakan jabatan maupun pangkat. Setiap dugaan pelanggaran harus dibuka secara terang agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.

Perlu diingat, penetapan tersangka bukan merupakan putusan bersalah. Pembuktian tetap menjadi kewenangan proses peradilan.(Red) 


Lebih baru Lebih lama

Garda Public Media online Terupdate dan Terpercaya