SEMARANG gardapulic.biz.id ll – Kasus korupsi yang menjerat Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman, akhirnya memasuki babak putusan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan hukuman lima tahun penjara setelah menyatakan dirinya terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan pada Selasa, 10 November 2026. Hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sebelumnya meminta terdakwa dihukum tujuh tahun penjara.
Namun, perkara ini bukan sekadar persoalan lamanya hukuman badan. Majelis hakim juga menjatuhkan sejumlah hukuman tambahan yang berdampak langsung terhadap keuangan terdakwa maupun kesempatan untuk kembali menduduki jabatan publik.
UANG Rp568 JUTA JADI PUSAT PERKARA
Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menyatakan Syamsul terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dengan Sekretaris Daerah Cilacap nonaktif, Sadmoko Danardono.
Perkara tersebut berkaitan dengan pengumpulan uang dari para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Dana yang terkumpul mencapai Rp568 juta.
Uang tersebut dikumpulkan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjelang Idulfitri 2026.
Majelis hakim menilai tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam perkara ini, kewenangan jabatan dan hubungan struktural di lingkungan pemerintahan menjadi bagian penting yang diperhatikan majelis hakim dalam menilai rangkaian perbuatan para terdakwa.
LIMA TAHUN PENJARA, DENDA Rp250 JUTA
Selain menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun, majelis hakim juga menghukum Syamsul membayar denda sebesar Rp250 juta.
Apabila denda tersebut tidak dibayarkan sesuai ketentuan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.
Tidak berhenti di situ, terdakwa juga dibebani kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp568 juta. Dalam pelaksanaannya, pembayaran tersebut memperhitungkan uang yang telah disita untuk dikembalikan kepada para kepala OPD sesuai jumlah yang sebelumnya mereka setorkan.
Sanksi tambahan lainnya adalah pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.
Dengan demikian, konsekuensi hukum yang diterima Syamsul tidak hanya berupa kehilangan kebebasan selama menjalani hukuman, tetapi juga pembatasan hak politiknya setelah masa pidana utama berakhir.
SEKDA CILACAP JUGA DIVONIS EMPAT TAHUN
Dalam perkara yang sama, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Sadmoko Danardono, turut menerima hukuman penjara selama empat tahun.
Majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp200 juta. Apabila tidak dibayarkan, denda tersebut diganti dengan kurungan selama 80 hari.
Dalam pertimbangan persidangan, Sadmoko dinilai turut berperan dalam rangkaian pengumpulan uang dari para kepala OPD. Keterlibatannya dipandang sebagai bagian dari perbuatan korupsi yang dilakukan bersama Syamsul.
Putusan terhadap kedua terdakwa tersebut memperlihatkan bahwa perkara ini tidak hanya menyangkut satu orang, tetapi juga melibatkan mekanisme pengumpulan uang melalui hubungan jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.
VONIS LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN KPK
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syamsul dengan hukuman tujuh tahun penjara, denda Rp400 juta, uang pengganti Rp568 juta, serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun.
Majelis hakim menjatuhkan hukuman yang lebih rendah, baik dari sisi pidana penjara, besaran denda, maupun lamanya pencabutan hak politik.
Usai pembacaan putusan, Syamsul menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim dan menyatakan masih akan mempertimbangkan langkah hukum berikutnya.
Sementara itu, pihak jaksa KPK menyatakan masih menggunakan waktu tujuh hari untuk mempertimbangkan sikap terhadap putusan tersebut.
KASUS INI MENJADI PERINGATAN BAGI PEJABAT PUBLIK
Perkara yang menjerat pimpinan daerah Cilacap ini menjadi pengingat bahwa jabatan pemerintahan bukanlah ruang untuk menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang.
Para pejabat yang diberikan kepercayaan untuk mengelola pemerintahan semestinya menjalankan tugas berdasarkan aturan, bukan menjadikan posisi struktural sebagai sarana untuk membebani bawahan dengan permintaan uang yang tidak memiliki dasar hukum.
Pengumpulan uang dengan dalih kebutuhan kegiatan atau pemberian kepada pejabat lain juga tidak boleh menjadi pembenaran apabila prosesnya mengandung unsur pemaksaan dan penyalahgunaan kewenangan.
Masyarakat tentu berharap perkara ini menjadi momentum pembenahan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam mencegah praktik pungutan yang membebani aparatur di bawahnya.
Penegakan hukum harus berjalan secara konsisten, transparan, dan tidak tebang pilih. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.(Red)
GARDA PUBLIC – Mengawal Fakta, Menyuarakan Keadilan.
