JAKARTA – gardapublic.biz.id ll Kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting di Indonesia semakin menjadi perhatian publik. Persoalan ini kini memunculkan desakan agar DPR RI mengambil langkah pengawasan lebih luas melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyadapan.
Desakan tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Abdullah atau yang dikenal dengan sapaan Gus Abduh. Ia menilai pengungkapan perkara ini tidak boleh hanya berfokus pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga harus menelusuri kemungkinan adanya jaringan, pengendali, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan.
Menurut Abdullah, dugaan penyadapan terhadap Presiden, pejabat negara, pengusaha, aktivis, hingga kalangan media merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan komunikasi, perlindungan privasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
PENGENDALI SISTEM LIMS JADI SOROTAN
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam kasus ini adalah penggunaan perangkat Lawful Interception Management System (LIMS), yakni sistem yang berkaitan dengan pelaksanaan intersepsi komunikasi secara sah berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum.
DPR didorong untuk menelusuri bagaimana sistem tersebut diperoleh, siapa yang memiliki kewenangan mengakses, bagaimana penggunaannya dilakukan, serta apakah terdapat penyalahgunaan fasilitas di luar kepentingan penegakan hukum.
Abdullah menginginkan pembentukan Pansus melibatkan anggota DPR dari berbagai fraksi dan komisi agar pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh.
Dengan demikian, proses pemeriksaan diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai pihak yang diduga memulai aktivitas tersebut, mekanisme pelaksanaannya, hingga kemungkinan adanya pihak yang memperoleh keuntungan.
BARESKRIM SUDAH TETAPKAN TERSANGKA
Sementara itu, penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut telah memasuki tahap penyidikan di Bareskrim Polri.
Dalam perkembangan yang diumumkan pada awal November 2026, kepolisian menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka. Perkara yang ditangani tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur, tetapi juga mencakup dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal.
Dugaan aktivitas tersebut disebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026 dan diduga menyasar sejumlah nomor telepon milik pejabat negara maupun berbagai kalangan masyarakat.
Namun, seluruh dugaan tindak pidana tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Penetapan tersangka bukan merupakan putusan bersalah, sehingga setiap pihak tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah.
DPR DIMINTA KAWAL HINGGA TUNTAS
Dorongan pembentukan Pansus juga berkaitan dengan kebutuhan memperkuat pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan di Indonesia.
Penyadapan pada prinsipnya dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum sepanjang memiliki dasar kewenangan dan mengikuti prosedur yang berlaku. Sebaliknya, penggunaan teknologi tersebut tanpa hak dan di luar ketentuan hukum berpotensi melanggar privasi serta hak masyarakat.
Publik kini menantikan kejelasan mengenai bagaimana dugaan praktik tersebut bisa terjadi, siapa saja pihak yang bertanggung jawab, dan sejauh mana pengawasan terhadap penggunaan perangkat penyadapan telah dijalankan.
Kasus ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi aturan serta mekanisme pengawasan agar teknologi yang semestinya digunakan untuk kepentingan negara tidak disalahgunakan.
GARDA PUBLIC memandang transparansi menjadi hal penting dalam penanganan perkara ini. Pengungkapan harus dilakukan berdasarkan bukti, bukan spekulasi, serta tidak boleh berhenti pada satu atau dua pihak apabila penyidikan menemukan keterlibatan pihak lain.
Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang terang mengenai perkembangan kasus tersebut. Sebab, persoalan perlindungan komunikasi dan data pribadi bukan hanya menyangkut pejabat negara, melainkan juga hak seluruh warga Indonesia.(Red)
GARDA PUBLIC#
Mengawal Informasi#
Menyuarakan Kepentingan Publik#
