JAKARTA, — gardapublic.biz.id ll Panggung politik nasional memasuki babak baru. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Kabar tersebut mencuat pada Rabu (11/11/2026), bersamaan dengan menguatnya tekanan politik di parlemen terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran saat maju dalam Pilpres 2024.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar pengunduran diri tersebut. Informasi yang beredar menyebutkan surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan kepada Prabowo. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat bertemu Presiden pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu disebut membahas persoalan yang tengah menjadi perhatian publik, termasuk perkembangan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran dikabarkan menyampaikan keinginannya untuk mundur. Presiden Prabowo disebut memberikan sejumlah pertimbangan dan menyarankan agar persoalan hukum yang berkembang diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku.
Meski demikian, kepastian status pengunduran diri tersebut masih menunggu penjelasan resmi dan penyelesaian prosedur ketatanegaraan.
120 ANGGOTA DPR SATU SUARA DORONG HAK MENYATAKAN PENDAPAT
Di tengah kabar tersebut, langkah politik di Senayan juga bergerak cepat.
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Penyerahan dokumen usulan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dukungan datang dari seluruh delapan fraksi DPR, dengan rincian:
- PDI Perjuangan: 14 anggota.
- Partai Golkar: 11 anggota.
- Partai Gerindra: 11 anggota.
- Partai NasDem: 19 anggota.
- PKB: 18 anggota.
- PKS: 28 anggota.
- PAN: 1 anggota.
- Partai Demokrat: 18 anggota.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan hak menyatakan pendapat.
Usulan itu dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026). Selanjutnya, proses akan berjalan melalui tahapan kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan.
HMP yang diajukan berkaitan dengan penilaian para pengusul bahwa Gibran diduga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden. Namun, pengajuan hak tersebut belum berarti pemberhentian telah diputuskan.
POLEMIK DOKUMEN PENDIDIKAN JADI TITIK KRUSIAL
Persoalan pendidikan Gibran menjadi salah satu faktor utama yang memicu perkembangan politik ini.
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.
Namun, MK tidak mengabulkan permohonan pembatalan atau diskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Salah satu pertimbangannya adalah para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut.
Perkembangan berikutnya terjadi pada 30 Oktober 2026. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan memerintahkan pencabutannya.
Putusan tersebut semakin memperbesar perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Meski demikian, konsekuensi politik dan ketatanegaraan dari kedua putusan tersebut harus tetap ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku.
BAGAIMANA MEKANISME JIKA GIBRAN BENAR-BENAR MUNDUR?
Persoalan berikutnya adalah bagaimana nasib jabatan Wakil Presiden apabila pengunduran diri Gibran diproses secara resmi.
Konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan tersebut. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Sementara itu, apabila persoalan berkembang melalui mekanisme pemberhentian, terdapat tahapan konstitusional tersendiri yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Artinya, pengajuan HMP oleh 120 anggota DPR tidak secara otomatis mengakhiri jabatan Gibran. Begitu pula kabar pengunduran diri masih harus dipastikan melalui proses resmi kenegaraan.
PUBLIK MENUNGGU KEPASTIAN
Situasi ini menjadi ujian penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran sekaligus perjalanan demokrasi Indonesia.
Ada dua perkembangan besar yang kini menjadi perhatian: kabar pengunduran diri Wakil Presiden dan langkah 120 anggota DPR yang mendorong penggunaan hak konstitusional parlemen.
Publik menanti kejelasan dari Presiden Prabowo, Gibran Rakabuming Raka, pimpinan DPR, serta MPR mengenai kelanjutan proses tersebut.
Apakah Indonesia akan memasuki babak baru kepemimpinan nasional melalui pengisian jabatan Wakil Presiden, atau persoalan ini akan berlanjut melalui proses konstitusional di lembaga negara?
Satu hal yang pasti, keputusan mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden harus berpijak pada konstitusi, kepastian hukum, dan kepentingan bangsa.(Red)
GARDA PUBLIC#
Mengawal Informasi#
Mengungkap Fakta#
