JAKARTA – gardapublic.biz.id ll Pemerintah menghadapi tekanan besar dalam memenuhi target penerimaan pajak tahun 2026. Hingga Oktober, realisasi penerimaan baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target. Dengan demikian, masih ada sekitar Rp514 triliun yang harus dikejar sebelum tahun anggaran berakhir.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengakui pencapaian target tersebut membutuhkan kerja keras. Pemerintah juga mengharapkan dukungan masyarakat dan media untuk membantu meningkatkan penerimaan negara.
Namun, upaya mengejar kekurangan pajak ini memunculkan persoalan lain. Di tengah kebutuhan pemerintah memperkuat APBN, masyarakat justru masih menghadapi tekanan biaya hidup, kenaikan harga pangan, serta pertumbuhan pendapatan yang belum sebanding dengan inflasi.
KELAS MENENGAH DIHADAPKAN PADA 16 JENIS PAJAK
Beban perpajakan masyarakat menjadi perhatian tersendiri. Peneliti INDEF, Riza Annisa Pujarama, mengungkapkan bahwa kelompok kelas menengah berpotensi menanggung hingga 16 jenis pajak dari pemerintah pusat maupun daerah.
Pungutan tersebut meliputi pajak penghasilan atas gaji, tunjangan, bonus, THR, penghasilan usaha, bunga deposito, dividen, transaksi saham, penyewaan properti hingga pengalihan tanah dan bangunan.
Belum berhenti di situ, masyarakat juga menghadapi PPN, PPnBM, pajak restoran, hotel, parkir, hiburan, PBB-P2, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, BPHTB, serta bea meterai.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi kelompok menengah yang harus membagi penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus menjalankan kewajiban perpajakan.
UPAH TUMBUH LEBIH LAMBAT DARI KENAIKAN HARGA
Tekanan ekonomi terlihat dari perbandingan pertumbuhan pendapatan dan inflasi.
Pada Agustus 2026, pertumbuhan upah nominal buruh, karyawan, dan pegawai tercatat hanya 2,7 persen. Sementara inflasi mencapai 3,2 persen dan inflasi pangan berada di angka 5 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan daya beli masyarakat berpotensi melemah. Jika situasi ini berlanjut, konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi juga dapat ikut terdampak.
KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PENGELOLAAN PAJAK DISOROT
Persoalan penerimaan negara bukan hanya menyangkut besarnya uang yang berhasil dikumpulkan. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaannya juga menjadi faktor penting.
Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Y. Sri Susilo, menilai kemauan masyarakat membayar pajak berkaitan erat dengan transparansi dan manfaat penggunaan anggaran.
Pemberitaan mengenai kasus korupsi yang melibatkan oknum pegawai pajak dapat memengaruhi kepercayaan wajib pajak. Masyarakat tentu menginginkan kontribusi mereka kembali dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan yang nyata.
Penggunaan anggaran untuk program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga perlu diawasi agar tidak mengurangi pembiayaan kebutuhan publik lainnya.
KEKURANGAN PAJAK BERPOTENSI MENAMBAH UTANG NEGARA
Ekonom UGM, Rijadh Djatu Winardi, mengingatkan bahwa kegagalan memenuhi target penerimaan dapat membuat pemerintah mencari sumber pembiayaan alternatif.
Salah satu kemungkinan adalah meningkatkan penerbitan surat utang negara. Konsekuensinya, kewajiban pembayaran bunga akan semakin besar dan berpotensi mengurangi ruang anggaran untuk pembangunan pada tahun berikutnya.
Pemerintah juga perlu berhati-hati apabila mempertimbangkan perubahan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kebijakan tersebut jangan sampai semakin mempersempit kemampuan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
DJP DIMINTA OPTIMALKAN PENERIMAAN TANPA MENEKAN RAKYAT
Untuk mengatasi kekurangan penerimaan, pemerintah didorong memperbaiki administrasi perpajakan, menagih tunggakan, menyelesaikan pemeriksaan pajak, serta memaksimalkan pemanfaatan sistem Coretax.
Pengawasan terhadap wajib pajak berpenghasilan tinggi dan perusahaan dengan keuntungan besar juga perlu diperkuat.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan akan mengoptimalkan penerimaan melalui pengawasan sektor perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi, pergudangan, hingga ekonomi digital.
Target penerimaan negara memang penting. Namun, pemerintah harus memastikan upaya tersebut tidak mengganggu arus kas perusahaan maupun memperberat masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
UJIAN BAGI KEBIJAKAN FISKAL PEMERINTAH
Kekurangan penerimaan pajak Rp514 triliun menjadi pekerjaan serius bagi pemerintah. Persoalannya bukan semata-mata bagaimana mengejar angka, melainkan bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara dan kemampuan masyarakat.
Pemerintah perlu membuktikan bahwa setiap rupiah pajak dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan memberikan manfaat bagi rakyat.
Jangan sampai masyarakat terus dituntut memenuhi kewajiban, sementara persoalan integritas, efektivitas anggaran, dan pemerataan pembangunan belum mendapatkan penyelesaian yang memadai.(Red)
GARDA PUBLIC#
Mengawal Kebijakan#
Mengungkap Fakta#
Menyuarakan Keadilan#
