KONTRAK JASA HUKUM MILIARAN RUPIAH TERUNGKAP! NAMA DON RITTO DAN DR LAWFIRM DISOROT DALAM SIDANG KASUS EKS JAMPIDSUS FEBRIE

 

JAKARTA – gardapublic.biz.id ll Nama advokat Don Ritto alias Idon bersama kantor hukumnya, Don Ritto & Rekan (DR Lawfirm), menjadi perhatian dalam persidangan perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Sorotan tersebut muncul setelah sejumlah saksi dari perusahaan dan lembaga yang pernah menggunakan jasa DR Lawfirm membeberkan nilai kontrak pendampingan hukum dengan nominal mencapai miliaran rupiah di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Dalam persidangan Senin (9/11/2026), mantan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Rijani Tirtoso, mengungkap adanya kontrak pendampingan hukum antara LPEI dan DR Lawfirm senilai Rp7,925 miliar.

Kontrak tersebut tercatat berlangsung pada periode 28 April hingga 28 September 2021. Nilai itu merupakan akumulasi biaya pendampingan yang dihimpun berdasarkan catatan divisi hukum LPEI.

Meski membenarkan angka yang disampaikan jaksa, Rijani memberikan penjelasan bahwa dirinya ketika itu masih menjabat sebagai anggota Dewan Direktur. Ia menegaskan tidak terlibat secara langsung dalam proses penunjukan maupun negosiasi kontrak dengan kantor hukum tersebut.

Fakta lain disampaikan Tan Hendy Taizar, Vice President PT Intisumber Bajasakti. Di hadapan persidangan, ia mengungkap nilai kesepakatan jasa pendampingan hukum dengan DR Lawfirm mencapai Rp6,5 miliar.

Rinciannya, Rp1,5 miliar dialokasikan untuk pendampingan pada tahap penyidikan, sedangkan Rp5 miliar lainnya untuk mendampingi perusahaan selama proses persidangan perkara dugaan korupsi impor besi dan baja.

Tan juga menerangkan bahwa perusahaan akhirnya tetap dinyatakan bersalah dalam perkara tersebut meskipun sebelumnya telah menggunakan jasa pendampingan hukum.

NILAI KONTRAK JADI PERHATIAN

Apabila kedua kontrak tersebut dijumlahkan, nilai jasa pendampingan hukum dari LPEI dan PT Intisumber Bajasakti mencapai Rp14,425 miliar.

Selain dua perusahaan tersebut, dalam persidangan yang sama turut terungkap keterangan Eky Pratama, Legal Manager PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART).

Eky menerangkan bahwa perusahaan menggunakan jasa DR Lawfirm dengan nilai kontrak Rp3 miliar. Anggaran tersebut terbagi menjadi Rp1 miliar untuk tahap penyelidikan dan Rp2 miliar untuk tahap penyidikan.

Dengan demikian, total nilai tiga kontrak pendampingan hukum yang terungkap melalui keterangan para saksi mencapai sekitar Rp17,425 miliar.

Besarnya nilai transaksi tersebut menambah perhatian publik terhadap hubungan antara penggunaan jasa kantor hukum dan perkara yang kini sedang diperiksa di pengadilan.

PENGAKUAN SAKSI JUGA MENJADI BAGIAN PENTING


Di sisi lain, persidangan juga menghadirkan keterangan yang perlu diperhatikan secara berimbang.

Sejumlah saksi, termasuk perwakilan perusahaan dan LPEI, menyatakan tidak pernah mengalami ancaman, paksaan, ataupun intimidasi dari Febrie Adriansyah agar menggunakan jasa DR Lawfirm.

Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembuktian karena majelis hakim harus menguji seluruh fakta, termasuk hubungan antara penunjukan kantor hukum, pembayaran jasa profesional, serta dugaan tindak pidana yang didakwakan.

Perlu ditegaskan, besarnya nilai kontrak jasa hukum tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Seluruh transaksi, tujuan pembayaran, serta dugaan keterkaitannya dengan perkara harus dibuktikan melalui alat bukti dan pemeriksaan di persidangan.

Perkara ini sendiri menempatkan Febrie Adriansyah, Don Ritto alias Idon, dan Nurman Herin sebagai terdakwa dalam rangkaian perkara dugaan pemerasan dan TPPU.

Kini, keterangan para saksi mengenai aliran pembayaran, mekanisme penunjukan kantor hukum, serta hubungan para pihak menjadi bagian dari materi pembuktian yang harus diuji secara menyeluruh.

Publik pun menantikan bagaimana majelis hakim menilai setiap keterangan dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Sebab, perkara ini bukan hanya menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga menyentuh persoalan integritas penegakan hukum dan transparansi transaksi jasa profesional.

GARDA PUBLIC akan terus mengikuti perkembangan persidangan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(Red) 

Lebih baru Lebih lama

Garda Public Media online Terupdate dan Terpercaya