MAGELANG gardapublic.biz.id ll – Dugaan korupsi dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pengajuan klaim fiktif BPJS Kesehatan di RSU Padma Lalita, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mulai mengungkap praktik yang diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Kasus dengan nilai kerugian negara mencapai Rp22.194.972.800 atau sekitar Rp22,19 miliar tersebut diduga bermula dari sebuah program pengobatan gratis yang diperkenalkan pihak rumah sakit pada 2017.
Program itu dibuat oleh Direktur RSU Padma Lalita berinisial TW. Namun, berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang, kegiatan yang semestinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tersebut diduga justru dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengumpulkan data warga dan membuat dokumen pelayanan medis yang tidak sesuai kenyataan.
Penyidik mengungkapkan, perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengajuan klaim BPJS Kesehatan selama periode 2017 hingga 2022.
Modus yang digunakan dikenal dengan istilah phantom billing, yakni pengajuan tagihan pelayanan kesehatan yang sebenarnya tidak pernah diberikan kepada pasien.
Dalam praktiknya, tersangka TW diduga membuat resume medis fiktif dan memerintahkan pegawai rumah sakit memasukkan data Surat Eligibilitas Peserta (SEP) palsu melalui aplikasi V-Klaim BPJS Kesehatan.
Dari hasil penyidikan, ditemukan sebanyak 16.930 SEP yang diduga diterbitkan untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap. Padahal, nama-nama yang tercantum dalam dokumen tersebut diduga tidak pernah melakukan pendaftaran ataupun menerima pelayanan medis di rumah sakit tersebut.
Kecurigaan mulai terungkap pada awal 2023 ketika petugas verifikator BPJS Kesehatan Cabang Magelang menemukan ketidakwajaran dalam administrasi pengajuan klaim.
Petugas kemudian melakukan pemeriksaan langsung atau spot check ke rumah sakit. Namun, ketika dilakukan pengecekan, pihak rumah sakit menyampaikan tidak terdapat pasien BPJS yang sedang menjalani pelayanan pada saat itu.
Pemeriksaan lanjutan kembali dilakukan sekitar satu minggu kemudian. Hasilnya, petugas kembali mendapatkan keterangan serupa.
BPJS Kesehatan kemudian mengambil langkah lebih jauh dengan memeriksa sejumlah pasien secara acak. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan fakta bahwa beberapa orang yang identitasnya tercantum dalam pengajuan klaim ternyata tidak pernah berobat maupun dirawat di RSU Padma Lalita.
Temuan tersebut akhirnya berkembang menjadi penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi.
Berdasarkan pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp22.194.972.800.
Penyidik juga mengungkap dugaan aliran dana hasil pencairan klaim tersebut. Setelah uang dari BPJS Kesehatan masuk ke rekening rumah sakit, TW diduga melakukan pencairan melalui bank. Dana tersebut kemudian diserahkan kepada wakil direktur berinisial BM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membayar sejumlah utang yang dimiliki TW.
Perkembangan terbaru, Selasa (3/11/2026), Kejari Kabupaten Magelang menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni TW selaku direktur dan BM selaku wakil direktur RSU Padma Lalita.
Keduanya langsung menjalani penahanan selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang untuk kepentingan penyidikan.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan keterangan saksi, keterangan ahli, serta sedikitnya dua alat bukti.
Kejaksaan juga mengungkapkan bahwa BM sebelumnya telah dipanggil sebanyak empat kali untuk dimintai keterangan, tetapi tidak memenuhi panggilan tersebut. Penyidik kemudian melakukan upaya penjemputan paksa sebelum menetapkannya sebagai tersangka.
Dalam perkara ini, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi dan ketentuan pidana terkait lainnya.
Ancaman hukuman maksimal yang dapat dikenakan mencapai 20 tahun penjara.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena dana BPJS Kesehatan sejatinya diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan masyarakat. Dugaan manipulasi data pasien dan pengajuan klaim atas pelayanan yang tidak pernah diberikan berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus mencederai kepercayaan publik terhadap sistem jaminan kesehatan nasional.
Proses hukum kini terus berjalan. Penyidik masih memiliki pekerjaan untuk mengungkap secara menyeluruh alur pencairan dana, pihak-pihak yang terlibat, serta pertanggungjawaban atas kerugian negara yang mencapai puluhan miliar rupiah.(Red)
Garda Public
Mengawal Informasi#
Mengungkap Fakta#
