JAKARTA SELATAN — gardapublic.biz.id ll Perjalanan panjang David Ozora untuk mendapatkan haknya setelah menjadi korban penganiayaan belum mencapai garis akhir. Meski proses hukum terhadap Mario Dandy Satriyo telah menghasilkan putusan pidana dan kewajiban membayar restitusi, sebagian besar nilai ganti kerugian yang ditetapkan pengadilan itu masih belum diterima David.
Persoalan ini kembali menjadi perhatian karena nilai restitusi yang harus dibayarkan mencapai Rp25.140.161.900 atau lebih dari Rp25,14 miliar. Hingga Sabtu (31/10/2026), pembayaran tersebut belum sepenuhnya terealisasi.
Kuasa hukum David, Oya Abdul Malik, menjelaskan bahwa kewajiban restitusi itu telah ditetapkan dalam putusan pengadilan pada 2023. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui putusan kasasi pada 2024.
Namun, perjalanan dari putusan hukum menuju pemenuhan kewajiban pembayaran ternyata belum selesai. David baru menerima sebagian dari nilai yang seharusnya dibayarkan sebagai restitusi atas kerugian yang dialaminya.
Menurut Oya, salah satu komponen yang telah diperhitungkan dalam pengurangan kewajiban tersebut berasal dari hasil lelang mobil Jeep Rubicon milik Mario Dandy yang sebelumnya disita dalam perkara penganiayaan.
Hasil lelang kendaraan itu telah diserahkan kepada David dan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran restitusi. Meski demikian, nilai tersebut belum mampu menutup seluruh kewajiban yang dibebankan kepada terpidana.
“Total restitusi sebesar Rp25.140.161.900. Hasil lelang mobil Rubicon yang disita saat itu sudah dikembalikan kepada David untuk mengurangi jumlah restitusi. Jadi, masih ada sisa kurang lebih Rp24 miliar,” kata Oya saat memberikan keterangan di Jakarta Selatan.
Besarnya sisa kewajiban tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi David tidak berhenti ketika pelaku telah dijatuhi hukuman. Pemenuhan hak korban melalui pembayaran restitusi juga menjadi bagian penting dari penyelesaian perkara.
Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian kepada korban tindak pidana atau pihak yang berhak menerimanya, sesuai ketentuan dan putusan yang berlaku. Dalam perkara ini, kewajiban tersebut telah memiliki landasan putusan pengadilan, sehingga pelaksanaannya menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Bagi korban, putusan yang menetapkan nilai ganti kerugian bukan sekadar angka di atas kertas. Realisasi pembayaran menjadi bagian penting untuk memastikan hak yang telah diakui melalui proses hukum benar-benar dapat diterima.
Sementara itu, masih besarnya nilai restitusi yang belum dibayarkan menyisakan pertanyaan mengenai langkah yang dapat ditempuh agar kewajiban tersebut terlaksana secara penuh sesuai ketentuan hukum.
Perkembangan kasus David Ozora pun kembali menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penghukuman pelaku, tetapi juga menyangkut kepastian pemenuhan hak korban.
Hingga keterangan yang disampaikan kuasa hukum tersebut, sisa restitusi diperkirakan masih berada di kisaran Rp24 miliar. Dengan demikian, perjuangan David untuk memperoleh seluruh hak finansial yang telah ditetapkan pengadilan masih berlanjut.
GARDA PUBLIC akan terus mengawal perkembangan persoalan ini, terutama terkait realisasi kewajiban restitusi dan kepastian pemenuhan hak korban sesuai putusan hukum yang berlaku.
*Redaksi*
