SEMARANG, gardapublc.biz.id ll – Sebuah video yang memperlihatkan ketegangan antara sejumlah debt collector (DC) dengan keluarga pemilik kendaraan di Kota Semarang menjadi perhatian masyarakat. Peristiwa yang terjadi di kawasan Jalan Dawung–Jatibarang hingga Jalan Untung Suropati, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tata cara penagihan dan penarikan kendaraan oleh pihak penagih utang.
Insiden yang berlangsung pada Sabtu (14/11/2026) itu kembali ramai diperbincangkan setelah rekaman kejadian beredar di media sosial pada Senin (16/11/2026).
Persoalan menjadi semakin sensitif lantaran muncul informasi mengenai seseorang yang disebut-sebut mengaku sebagai anggota TNI dalam rangkaian peristiwa tersebut. Namun, identitas dan status orang yang dimaksud belum dapat dipastikan.
Berdasarkan keterangan keluarga pemilik kendaraan, persoalan bermula ketika orang tua mereka yang sedang mengendarai mobil dihadang sejumlah orang yang diduga merupakan debt collector. Situasi kemudian berkembang menjadi perselisihan setelah kendaraan dan kunci mobil menjadi bagian dari persoalan yang diperdebatkan.
Keluarga pemilik kendaraan mengaku keberatan dengan tindakan tersebut. Salah seorang anggota keluarga kemudian mendatangi lokasi untuk meminta penjelasan sekaligus meminta agar kunci kendaraan dikembalikan.
Ketegangan sempat terjadi di depan sebuah toko pakaian di kawasan Jalan Untung Suropati. Sejumlah orang terlihat terlibat adu mulut hingga aksi saling dorong. Peristiwa tersebut juga sempat mengganggu aktivitas masyarakat dan akses kendaraan di sekitar lokasi.
POLISI FASILITASI MEDIASI
Menanggapi kejadian tersebut, pihak kepolisian dari Polsek Mijen telah mendatangi lokasi dan memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang berselisih.
Kanit Reskrim Polsek Mijen, AKP Sariyanto, menyampaikan bahwa kedua belah pihak telah membuat kesepakatan secara mandiri melalui proses mediasi. Hingga keterangan tersebut disampaikan, belum ada laporan resmi yang masuk ke Polsek Mijen terkait kejadian itu.
KELUARGA DEBITUR BERIKAN KLARIFIKASI
Dalam perkembangan berikutnya, pihak keluarga debitur memberikan klarifikasi bahwa tidak ada keterlibatan anggota TNI dari satuan Arhanud dalam proses penarikan kendaraan.
Kehadiran seorang anggota TNI di lokasi disebut terjadi secara kebetulan. Yang bersangkutan dikatakan berinisiatif melerai perselisihan agar situasi tidak semakin memanas.
Pihak keluarga juga menyampaikan bahwa persoalan telah diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Dalam proses mediasi tersebut, pihak debt collector disebut telah mengakui adanya kesalahan prosedur di lapangan dan menyampaikan permohonan maaf.
Dengan demikian, dugaan keterlibatan aparat sebagaimana narasi yang berkembang di media sosial tidak dapat langsung dianggap sebagai fakta.
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PERLU MELAKUKAN EVALUASI
Terlepas dari penyelesaian perselisihan tersebut, kejadian ini menjadi pengingat bahwa aktivitas penagihan kewajiban pembiayaan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Perusahaan pembiayaan juga perlu memastikan bahwa setiap petugas maupun pihak ketiga yang menerima penugasan memahami batas kewenangan serta prosedur yang berlaku.
Masyarakat yang memiliki kewajiban angsuran memang harus bertanggung jawab terhadap perjanjian pembiayaan. Namun, hak konsumen untuk memperoleh perlakuan yang layak dan perlindungan hukum juga tidak boleh diabaikan.
Penagihan tidak seharusnya berkembang menjadi tindakan intimidasi, pemaksaan, ataupun cara-cara yang berpotensi menimbulkan konflik di ruang publik.
PUBLIK BUTUH KEJELASAN, BUKAN SEKADAR VIRAL
Peristiwa di Mijen ini memperlihatkan bahwa persoalan penagihan kendaraan masih membutuhkan pengawasan serius. Penyelesaian secara damai memang patut diapresiasi, tetapi evaluasi terhadap prosedur di lapangan tetap penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Perusahaan pembiayaan, petugas penagih, dan seluruh pihak yang terlibat diharapkan menjadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi bersama.
Pada akhirnya, penegakan aturan harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat. Kewajiban membayar utang harus dihormati, tetapi pelaksanaan penagihan juga wajib berada dalam koridor hukum.
GARDA PUBLIC menilai bahwa kepastian prosedur, transparansi, dan penghormatan terhadap hak konsumen merupakan hal mendasar dalam setiap aktivitas penagihan. Jangan sampai persoalan keuangan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme yang benar justru berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.(Red)
