VONIS KASUS KORUPSI FADIA ARAFIQ MENDADAK MOLor! SIDANG DIUNDUR 23 NOVEMBER, TUNTUTAN 5 TAHUN PENJARA MENANTI

 

SEMARANGgardapublic.biz.id ll , JAWA TENGAH — Kepastian hukum dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq kembali tertunda. Agenda pembacaan putusan yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis (5/11/2026) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang akhirnya tidak dapat dilaksanakan.

Penundaan tersebut membuat Fadia harus menunggu lebih lama untuk mengetahui putusan majelis hakim atas perkara yang tengah dihadapinya. Persidangan dijadwalkan kembali berlangsung pada Senin, 23 November 2026, pukul 09.00 WIB.

Dalam persidangan tersebut, hakim anggota Arief Noor Rokhman menjelaskan bahwa ketua majelis hakim berhalangan hadir karena sedang menjalankan tugas kedinasan di luar kota.

Karena ketua majelis tidak berada di tempat, pembacaan putusan perkara nomor 54/Pid.Sus-TPK/2026/PN Semarang akhirnya harus dijadwalkan ulang.

Sebelumnya, majelis hakim sempat mempertimbangkan tanggal 19 November sebagai jadwal pengganti. Namun, jadwal tersebut tidak memungkinkan karena jaksa penuntut umum memiliki agenda lain pada 18 hingga 20 November. Setelah mempertimbangkan ketersediaan jadwal, persidangan akhirnya ditetapkan pada 23 November 2026.

DITUNTUT LIMA TAHUN PENJARA

Perkara yang menjerat Fadia berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengadaan tenaga alih daya atau outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan serta penerimaan gratifikasi.

Dalam dakwaan jaksa, Fadia diduga memerintahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memenangkan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) dalam proses pengadaan tenaga outsourcing selama periode 2022 hingga 2026.

Perusahaan tersebut diketahui merupakan perusahaan yang didirikan oleh Fadia.

Selain dugaan pengaturan proyek pengadaan, jaksa juga menguraikan adanya penerimaan gratifikasi dari sejumlah kepala OPD dengan nilai yang disebut mencapai Rp2,6 miliar.

Atas perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menuntut Fadia dengan pidana penjara selama lima tahun.

Jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan denda sebesar Rp250 juta serta kewajiban membayar uang pengganti sekitar Rp2,6 miliar.

Tuntutan tersebut merupakan pendapat hukum jaksa yang masih harus dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.

PUBLIK MENANTI KEPUTUSAN HAKIM

Penundaan pembacaan putusan membuat perhatian publik terhadap perkara ini kembali tertuju pada Pengadilan Tipikor Semarang.

Kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah tersebut menjadi sorotan karena menyangkut tata kelola anggaran, transparansi pengadaan, serta integritas penyelenggara pemerintahan.

Masyarakat kini menunggu bagaimana majelis hakim menilai seluruh keterangan saksi, alat bukti, serta argumentasi yang telah disampaikan selama proses persidangan.

Pada akhirnya, keputusan mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan terhadap Fadia sepenuhnya berada di tangan majelis hakim.

Sidang 23 November mendatang akan menjadi tahapan penting dalam perjalanan perkara tersebut sekaligus menentukan konsekuensi hukum bagi terdakwa.(Red)

GARDA PUBLIC

Terupdate dan Terpercaya Menyampaikan Berita.

Lebih baru Lebih lama

Garda Public Media online Terupdate dan Terpercaya