JAKARTA – GARDAPUBLIC.BIZ.ID II Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), stabilitas harga serta ketersediaan bahan pangan mulai menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Polda Metro Jaya memperketat pengawasan terhadap rantai distribusi bahan pokok penting guna mengantisipasi kenaikan harga yang dapat membebani masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan adanya kenaikan harga pada 12 komoditas pangan. Sejumlah bahan kebutuhan sehari-hari yang mengalami tekanan harga di antaranya beras medium, beras premium, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, gula pasir curah, Minyakita, daging ayam ras, telur ayam ras, serta daging sapi.
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto menyampaikan bahwa pengawasan tidak hanya diarahkan pada harga jual di pasaran, tetapi juga mencakup kelancaran distribusi dan potensi pelanggaran dalam rantai perdagangan.
Praktik penimbunan menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus. Kepolisian menegaskan akan mengambil langkah penegakan hukum apabila ditemukan pihak yang sengaja menahan pasokan untuk menciptakan kelangkaan maupun memperoleh keuntungan secara tidak wajar.
Untuk menjalankan langkah tersebut, Polda Metro Jaya membangun koordinasi bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah daerah terkait, serta Perum Bulog.
Pengawasan dilakukan melalui pemantauan perkembangan harga dan ketersediaan barang di lapangan. Wilayah yang menunjukkan potensi kerawanan akan menjadi perhatian agar gejolak harga dapat diantisipasi lebih awal.
Tidak hanya mengandalkan pengawasan kepolisian, sejumlah program stabilisasi pangan juga disiapkan. Di antaranya penyaluran beras SPHP, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, fasilitasi distribusi dari daerah yang memiliki surplus pangan, hingga program subsidi bagi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor Dean Mackbon menegaskan bahwa Satgas Pangan terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan bahan pokok. Sejak Januari hingga November 2026, ribuan pemeriksaan telah dilakukan di lima wilayah administrasi DKI Jakarta.
Perhatian juga diarahkan pada dugaan praktik pengoplosan beras SPHP dengan beras berkualitas lebih rendah yang ditemukan di Jakarta Timur. Persoalan tersebut menjadi bagian dari pengawasan agar produk pangan program pemerintah benar-benar diterima masyarakat sesuai ketentuan.
Polda Metro Jaya memastikan pengawasan akan berlangsung hingga masa perayaan Natal dan Tahun Baru selesai. Dengan demikian, potensi gangguan distribusi maupun permainan harga diharapkan dapat ditekan.
Stabilitas pangan bukan sekadar persoalan perdagangan, melainkan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah dan aparat penegak hukum dituntut memastikan pasokan tersedia, harga terkendali, serta tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan merugikan konsumen.
Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dengan menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi pelanggaran dalam distribusi maupun perdagangan bahan pokok.(Red)
GARDA PUBLIC#
Informasi Tegas, Fakta Terpercaya#
