JAKARTA – GARDAPUBLIC.BIZ.ID II Perkara korupsi yang menyeret mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, memasuki babak hukum berikutnya. Setelah dijatuhi hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengajukan banding terhadap putusan tersebut.
Langkah hukum itu menandai bahwa proses penanganan perkara dugaan suap terkait tata kelola usaha pertambangan nikel belum berakhir. Jaksa Penuntut Umum (JPU) kini tengah mempersiapkan memori banding sebagai dasar untuk menyampaikan keberatan terhadap putusan majelis hakim.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa permohonan banding telah diajukan pada Rabu, 11 November 2026. Kejaksaan juga sedang menyiapkan dokumen hukum yang diperlukan untuk proses lanjutan tersebut.
Menurut Anang, salah satu pertimbangan pengajuan banding adalah karena pihak Hery Susanto sebelumnya juga telah menempuh langkah hukum serupa. Sementara alasan keberatan lainnya akan dijelaskan lebih lanjut dalam memori banding yang disiapkan jaksa.
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Hery Susanto dalam sidang pada Kamis, 5 November 2026.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Hery terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
Perkara tersebut berkaitan dengan penerimaan suap berupa uang dan aset rumah dengan nilai keseluruhan sekitar Rp3,875 miliar. Penerimaan tersebut dinilai berkaitan dengan upaya memengaruhi pengurusan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI saat Hery masih menjabat sebagai anggota lembaga tersebut periode 2021–2026.
Selain hukuman penjara, majelis hakim menjatuhkan denda sebesar Rp300 juta. Apabila tidak dibayarkan, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 100 hari.
Hakim juga membebankan kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,875 miliar. Rumah milik Hery di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur, turut diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti tersebut. Apabila kewajiban itu tidak dipenuhi sesuai ketentuan putusan, terdapat konsekuensi pidana tambahan berupa penjara selama tiga tahun.
Di sisi lain, pihak Hery Susanto juga mengajukan banding. Kuasa hukumnya, Alex Candra, menyatakan keberatan terhadap sejumlah pertimbangan majelis hakim. Pihaknya menilai terdapat fakta persidangan yang dianggap belum dipertimbangkan secara menyeluruh dalam putusan.
Dengan diajukannya banding oleh kedua belah pihak, perkara ini selanjutnya akan memasuki tahapan pemeriksaan di tingkat pengadilan yang lebih tinggi.
Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut integritas lembaga pengawas pelayanan publik yang memiliki mandat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Proses hukum ini juga menjadi pengingat bahwa jabatan publik melekat dengan tanggung jawab besar. Setiap kewenangan yang dimiliki pejabat negara harus dijalankan sesuai aturan dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Kini, publik menunggu proses pemeriksaan banding untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum selanjutnya terhadap perkara yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan nikel tersebut.(Red)
GARDA PUBLIC#
Berita Terupdate dan Terpercaya#
