SEMARANG gardapublic.biz.id ll – Praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Jawa Tengah kembali menjadi sorotan. Kepolisian Daerah Jawa Tengah berhasil membongkar puluhan perkara yang diduga melibatkan jaringan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Dalam pengungkapan yang dilakukan selama periode 14 Oktober hingga 13 November 2026, aparat kepolisian mencatat sebanyak 46 perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dari rangkaian penindakan tersebut, sebanyak 61 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan mengungkapkan, penyidik turut mengamankan 67 unit kendaraan serta 63.219 liter BBM bersubsidi yang terdiri atas jenis solar dan Pertalite.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penyimpangan distribusi energi bersubsidi masih menjadi persoalan serius. BBM yang semestinya dinikmati masyarakat sesuai ketentuan justru diduga dialihkan melalui berbagai praktik ilegal.
MODUS PENYELEWENGAN SEMAKIN BERAGAM
Dalam penyelidikan, kepolisian menemukan sejumlah pola yang digunakan para pelaku untuk mengumpulkan BBM bersubsidi dalam jumlah besar.
Di antaranya melakukan pembelian berulang di sejumlah SPBU, menggunakan QR Code maupun nomor polisi kendaraan yang berbeda, serta mengubah kapasitas tangki kendaraan agar dapat menampung bahan bakar lebih banyak.
BBM yang telah terkumpul kemudian dipindahkan ke tempat penampungan seperti jeriken dan drum untuk selanjutnya diperjualbelikan kembali.
Penyidik juga menemukan dugaan penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi yang seharusnya digunakan oleh kelompok masyarakat penerima manfaat. Bahkan, terdapat praktik pencampuran BBM bersubsidi dengan minyak olahan untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut.
Kondisi ini menjadi perhatian karena penyimpangan distribusi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu ketersediaan BBM bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
KEPOLISIAN BERI PERINGATAN KERAS
Polda Jawa Tengah menegaskan bahwa penanganan perkara tidak akan berhenti pada pihak yang melakukan pembelian dan penimbunan di lapangan.
Aparat juga akan menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menerima, menggunakan, atau memperoleh keuntungan dari BBM bersubsidi yang diduga berasal dari praktik penyimpangan tersebut.
Perusahaan yang terbukti memanfaatkan BBM bersubsidi hasil penyalahgunaan untuk kepentingan industri juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai hasil penyidikan.
Para tersangka dalam perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
PENGAWASAN DISTRIBUSI DIMINTA DIPERKETAT
Di sisi lain, pengawasan terhadap transaksi BBM bersubsidi di SPBU menjadi salah satu aspek penting untuk mencegah terulangnya praktik serupa.
Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah menyatakan bahwa transaksi pembelian BBM bersubsidi tercatat melalui sistem yang menggunakan identitas kendaraan. Namun, penyalahgunaan identitas dan penggunaan QR Code berbeda menjadi salah satu celah yang ditemukan dalam perkara tersebut.
Masyarakat pun diharapkan ikut berperan dalam mengawasi distribusi energi bersubsidi dengan melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan kepada pihak berwenang.
Pengungkapan puluhan perkara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa subsidi pemerintah bukanlah komoditas yang boleh diperdagangkan secara bebas demi kepentingan kelompok tertentu.
Penegakan hukum dan pengawasan yang konsisten diperlukan agar anggaran negara yang dialokasikan untuk membantu masyarakat tidak justru menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak yang menyalahgunakannya.(Red)
GARDA PUBLIC –
Tajam#
Mengawal Fakta#
Berani Menyuarakan Kebenaran#
