SKANDAL PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI BANYUMAS! DIREKTUR UTAMA DAN KONSULTAN JADI TERSANGKA, POTENSI KERUGIAN RP1,72 MILIAR

 

BANYUMAS, JAWA TENGAH gardapublic.biz.id ll – Kasus dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi merampungkan penyidikan dan melimpahkan dua orang tersangka berikut barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas.

Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II tersebut dilaksanakan pada Kamis (12/11/2026). Langkah ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan pada 11 November 2026.

Dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial TR, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, serta AHK, seorang pihak terafiliasi yang diketahui berperan sebagai konsultan bisnis pada bank tersebut.

Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran fasilitas pembiayaan yang tidak berjalan sesuai ketentuan maupun tujuan pemberian dana.

21 FASILITAS PEMBIAYAAN DIDUGA BERMASALAH

Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyimpangan berlangsung dalam kurun waktu cukup panjang, yakni sejak Mei 2018 hingga September 2021.

Dalam rentang waktu tersebut, penyidik menemukan 21 fasilitas pembiayaan yang disalurkan kepada 20 nasabah. Dari keseluruhan transaksi yang menjadi objek perkara, potensi kerugian diperkirakan mencapai Rp1,72 miliar.

Angka tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pengusutan perkara karena menyangkut pengelolaan dana dan tata kelola lembaga keuangan syariah.

Penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya menjadi persoalan serius, mengingat lembaga perbankan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan terhadap kepentingan nasabah.

PENYIDIKAN BERUJUNG PENYERAHAN TERSANGKA

Perkara ini tidak muncul secara tiba-tiba. Penanganannya merupakan hasil dari rangkaian pengawasan OJK terhadap aktivitas PT BPRS Khasanah Ummat.

Proses tersebut mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan untuk mendalami dugaan pelanggaran dalam aktivitas perbankan syariah.

Setelah seluruh rangkaian penyidikan diselesaikan, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa. Pemberitahuan bahwa berkas telah lengkap diterima pada 11 November 2026.

Sehari kemudian, penyerahan kedua tersangka beserta barang bukti dilakukan kepada JPU untuk melanjutkan proses hukum ke tahap berikutnya.

ANCAMAN PIDANA MENANTI JIKA TERBUKTI BERSALAH

Dalam perkara ini, TR disangkakan melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau ketentuan alternatif lainnya sesuai hasil penyidikan.

Sementara AHK disangkakan melanggar Pasal 64 undang-undang yang sama sebagaimana telah mengalami perubahan melalui UU P2SK, atau ketentuan alternatif yang relevan.

Penanganan perkara selanjutnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum untuk menguji dugaan perbuatan para tersangka melalui proses peradilan.

OJK juga menegaskan pentingnya koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan agar penanganan dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional dan konsisten.

PENGAWASAN BANK SYARIAH JADI SOROTAN

Kasus BPRS Khasanah Ummat menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap penyaluran pembiayaan di lembaga keuangan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian bisnis.

Setiap fasilitas pembiayaan harus memiliki dasar yang jelas, memenuhi persyaratan, serta digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu modal utama industri perbankan. Karena itu, transparansi pengelolaan dana, pengawasan internal, dan kepatuhan terhadap aturan menjadi hal yang tidak dapat ditawar.

Publik kini menantikan kelanjutan proses hukum perkara tersebut, termasuk bagaimana pertanggungjawaban para pihak yang diduga terlibat akan diuji di pengadilan.(Red)

GARDA PUBLIC – 

Tajam# 

Mengawal Fakta# 

Berani Menyuarakan Kebenaran#

Lebih baru Lebih lama

Garda Public Media online Terupdate dan Terpercaya